Jokowi Keturunan Samber Nyowo

Sejak Kerajaan Berubah menjadi Republik Indonesia, Maka Presiden Selama ini sejak Proklamasi sampaidetik Ini adalah Garis Keturunan Kraton.

Siapa itu Presiden saat ini yaitu Joko Widodo atau yang lebih dikenal dengan panggilan Jokowi, dia adalah dari Garis Keturunan darah biru Yaitu Pangeran Samber Nyowo. 

Masih Ingat pernikahan Kaesang anak paling kecil Jokowi?? Jokowi melakukan upacara menikahkan anaknya yang paling kecil di dalam Puro Mangkunegaran, dan tidak semua orang bisa menikahkan anaknya didalam Puro mangkunegaran.

Jika hanya anak Jendral , bupati Demang camat lurah apalagi dayang gak akan pernah bisa menikahkan anaknya didalam Keraton Puro Mangkunegaran. Hanya keturunan Pangeran yang bisa menikahkan anaknya didalam Kraton Puro Mangkunegaran.

Jadi hanya orang orang tertentu sebenarnya yang mengerti silsilah Kraton di jaman modern ini. 

Jadi kita jangan pernah melupakan Nenek moyang kita yang sudah mempersiapkan semuanya dimasa lalu. Adat Jowo jangan pernah ditinggalkan. Walau kita sudah Jadi Republik tapi Kita Juga masih punya Raja yang exsis yaitu Raja Pakubuwono disolo dan adiknya Raja Hamangkubuwono di Jogjakarta.

Good Luck...

Read More

Perdamaian Indonesia Strategi Jitu Jokowi Menghadapi Jendral Kardus

Perdamaian Indonesia

Jokowi betul-betul sosok yang mencintai perdamaian. Ia mengabaikan calon-calon lain yang kuat, intelektual, muda, demi mendapatkan sesuatu yang jauh lebih substansial—yaitu situasi Indonesia yang rukun.

Dengan begini pula, Jokowi mungkin ingin membuka mata para pembencinya yang tergabung dalam rombongan PA 212, GNPF Ulama, atau yang lainnya, bahwa Jokowi malah lebih berjiwa besar untuk memilih ulama sebagai pemimpin bangsa ketimbang Prabowo. Mereka berkoar-koar Prabowo akan memilih ulama dan Prabowo dekat dengan ulama, tetapi nyatanya yang Prabowo pilih adalah Sandiaga Uno.

Lalu, siapa yang lebih Islami dan memihak kepada ulama? Jokowi atau Prabowo? Mereka pasti akan pusing tujuh keliling dengan kenyataan yang sangat menyakitkan ini. Mereka sudah yakin 1000% persen bahwa pemerintahan Jokowi adalah pemerintahan thogut yang harus dilengserkan, anti-Islam dan tidak berpihak kepada ulama. Mereka sudah yakin 1000% persen bahwa tagar #2019gantipresiden adalah kesempatan emas mereka untuk memajukan ulama sebagai pemimpin dan berpasangan dengan Prabowo. Mereka sudah 1000% yakin bahwa mereka sudah ada di pihak yang peduli pada ulama.

Nyatanya, apa yang mereka yakini itu berbolak-balik 180 derajat. Justru Jokowil-lah yang menggandeng ulama besar di negara ini, sementara junjungan mereka malah memilih petugas partai. Boro-boro mimpi Prabowo mengambil Rizieq Shihab, UAS, atau salah satu dari habib-ulama yang mereka usulkan, Prabowo malah memilih Sandiaga Uno.

Semoga pilihan ini betul-betul tepat dan menghasilkan apa yang diinginkan Jokowi dan koalisinya, dan masyarakat Indonesia secara umum. Kita sudah lelah dengan perdebatan yang mengadu urat leher, saling benci dan menyebarkan hoax hanya karena perasaan bahwa pemerintah saat ini tidak “Islam”. Bahwa pemerintah saat ini pro asing-aseng.

Dengan ditunjuknya Ma’ruf Amin, semoga separuh saja—jika saya boleh berharap—tidak wajib semuanya, karena itu tugas yang teramat sulit, pasukan kampret terbuka hatinya dan mulai memberikan kepercayaan kepada negara ini.

Kalian bisa melihat betul bagaimana Jokowi sangat memuliakan Islam dan ulama di negeri ini.

Respons Mahfud MD

Di tempat berbeda, Mahfud MD memberikan jawaban yang menunjukkan bahwa ia adalah seorang negarawan. “Kita harus mengutamakan keselamatan negara ini daripada sekadar nama. Kita terima ini sebagai keputusan dan kita dukung negara ini agar bisa terus berjalan.” Meskipun nampaknya agak sedikit kecewa, saya bisa memakluminya, yang penting Mahfud MD sudah bersikap jantan.

Mahfud MD masih sangat muda jika diukur dalam usia politik, dan mengabdi kepada bangsa dan negara itu bisa melalui apa saja.


Hasil pilihan Jokowi sudah keluar, saya sungguh sempat menyangkanya sebagai Mahfud MD, apalagi setelah menonton video terakhirnya beberapa jam yang lalu, yang seolah mengiyakan bahwa dialah yang telah dipilih Jokowi.

Ok, jujur saja ini adalah kejutan yang agak mengecewakan. Saya sungguh senang betul ketika seolah-olah Mahfud MD-lah yang menjadi cawapres. Menurut saya, Mahfud sosok yang nyaris sempurna, ia seorang agamawan, pengalamannya sudah di eksekutif, legislatif, bahkan yudikatif. Dan ia seorang intelektual yang layak disimak ketika berbicara. Cerdas dan tajam.

Tapi bagaimanapun, saya sudah katakan, siapa pun pilihan Jokowi, saya tidak peduli karena yang paling penting bagi saya—dan kita semua, warga Seword—Jokowi-lah yang utama. Selama pemimpinnya Jokowi, saya akan mendukungnya. Memang rasanya akan jauh lebih mengesankan jika Jokowi memilih Mahfud MD, tapi, ya sudahlah. Saya yakin ini adalah strategi kemenangan gaya Jokowi, merangkul lawan menjadi kawan.

Ma’ruf Amin memang bukan “lawan” Jokowi, tetapi ia pernah menjadi junjungan tujuh juta ummat yang berkumpul di Monas pada masa Ahok lalu. Ingat apa nama kelompok mereka saat itu: GNPF MUI (Gerakan Nasional Pembela Fatwa Majelis Ulama Indonesia). Siapa itu? Ma’ruf Amin. Artinya, bagi warga seberang, Ma’ruf Amin adalah sosok yang mereka hormati dan pernah dijunjung tinggi fatwanya—mengenai Ahok.

Pada awal 2017 kemarin, pengacara Ahok dan Ahok pernah dikecam dan dipolisikan karena dianggap menghina Ma’ruf Amin. Nah, sekarang, apa mereka mau menjilat ludahnya sendiri dengan menghina Ma’ruf Amin, hanya karena ia adalah wakil Jokowi? Apakah mereka akan mengatakan bahwa PDIP dan koalisinya adalah partai penghina Islam dan anti-Islam lagi?

Strategi ini, akan menampar bolak-balik wajah para pembenci Jokowi yang menuduh Jokowi antek China, PKI, dan anti-Islam, setelah ia menggandeng Ma’ruf Amin yang menjadi pemimpin ulama Indonesia secara legal-formal (MUI). Bukannya diangkat-angkat saja seperti Rizieq Shihab.


Tertawa ha ha ha ha ha

Read More

Para Kolonel Pembangkang Sumatera Menentang Jakarta

Sebelum jadi tentara, Maludin Simbolon adalah seorang guru sekolah. Ia tamatan salah satu sekolah guru zaman kolonial, Christelijke Hollandsch Inlandsche Kweekschool. Payung Bangun dalam Kolonel Maludin Simbolon: Lika-liku Perjuangannya dalam Pembangunan Bangsa (1996) menulis bahwa Simbolon pernah jadi guru di HIS di Kartasuro, sekolah swasta di Curup, Bengkulu.

Setelah abangnya, Johan Simbolon, disiksa hingga tewas oleh serdadu Jepang karena dituduh mata-mata, Maludin mendaftarkan diri ikut latihan perwira tentara sukarela (Gyugun). Pada 1946, ia mengepalai Divisi Satu Sumatera di Palembang. Sejak 1950, Simbolon adalah panglima Tentara Teritorium I/Bukit Barisan yang bermarkas di Medjan.
Pada 22 Desember 1956, Simbolon membentuk Dewan Gajah dan menyatakan pemutusan hubungan dengan pemerintah pusat. Jakarta merespons dengan perintah penangkapan terhadap dirinya. Simbolon kehilangan posisinya sebagai panglima dan melarikan diri ke Sumatera Barat.


Di sana, menurut Gusti Asnan dalam Memikir Ulang Regionalisme: Sumatera Barat tahun 1950-an (2007), Simbolon ditolong oleh Letnan Kolonel Ahmad Husein, yang memimpin Dewan Banteng pada 20 Desember 1956.

“Husein hanya memberikan bantuan sekadar uang beras,” tulis Mestika Zed & Hasril Chaniago dalam Ahmad Husein: Perlawanan Seorang Pejuang (2001).

Perwira yang menggantikan Simbolon di Bukit Barisan adalah Letkol Djamin Ginting, yang belakangan jadi pahlawan nasional. Simbolon menjadi menteri luar negeri PRRI sesudah pemerintahan revolusioner anti-komunis ini dibentuk pada 15 Februari 1958.

Seperti Simbolon, Husein pernah ikut latihan Gyugun di zaman Jepang. Husein yang anak apoteker di rumah sakit militer kolonial ini pernah belajar di Taman Siswa. Di masa revolusi, Husein adalah komandan Harimau Kuranji. Zed & Chaniago menulis bahwa Husein identik dengan Harimau Kuranji.

Gusti Asnan menyebut Husein terlibat dalam pertempuran Padang Area. Usianya masih muda ketika menjadi Komandan Resimen III dalam Divisi Banteng. Tak lupa cerita miring soal Husein dicatat Asnan.

“Parada Harahap menyaksikan kesebelasan Batalyon Harimau Kuranji pimpinan Ahmad Husein bertanding, dan bermain kasar, segera Harahap menulis ke surat kabarnya. Berita itu terbaca oleh Ahmad Husein dan membuatnya berang,” tulis Asnan. Harahap dihajar dan ditahan atas perintah Husein.

Dari Sumatera Selatan, ada Letnan Kolonel Barlian. Seperti Husein dan Simbolon, Barlian juga ikut latihan Gyugun. Setelah ikut revolusi 1945-1949, Barlian berada di pihak Republik. Setelah 1950, Barlian ditempatkan di Markas Besar Angkatan Darat.

Bedanya, Barlian terhitung dekat dengan Abdul Haris Nasution. Barlian pernah jadi calon parlemen sebagai wakil dari Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, partai yang dibangun Nasution. Tahun berikutnya, Barlian adalah Panglima TT II/Sriwijaya yang berkedudukan di Palembang. Setelah 26 Desember 1956, Barlian adalah Ketua Dewan Garuda.

Kolonel pembangkang lain adalah Zulkifli Lubis. Orang Batak Mandailing ini juga didikan Jepang. Hanya saja tidak di Gyugun Sumatra, melainkan di Seinen Dojo, kemudian jadi perwira PETA di Jawa. Ia dikenal sebagai legenda intel Indonesia. Di awal kemerdekaan, ia menjadi Komandan Intel Republik.

Laki-laki yang pernah menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ini adalah sepupu dan seteru Nasution. Meski sama-sama rival, keduanya dikenal sebagai anti-komunis. Lubis pergi ke Sumatera dan bergabung dengan PRRI.

Selama gerakan PRRI, Letkol Ahmad Husein bersama rekan-rekannya itu telah menangkap sejumlah orang yang menentang gerakan mereka. Begitupun para loyalis yang meragukan langkah politis tersebut. Orang-orang malang ini ditahan di tiga penjara: Muara Labuh, Situjuh, dan Suliki.

Pada awal 1957, pemimpin Partai Komunis Indonesia setempat serta beberapa pengikutnya di Sumatera Barat dijebloskan ke penjara. Masih di daerah Minangkabu, Letkol Dahlan Djambek membentuk Gerakan Bersama Anti-Komunis. Setidaknya 200 orang kiri ditahan. Rupanya tak hanya PKI, ada juga orang Murba (didirikan oleh Tan Malaka) dan Partai Sosialis Indonesia (didirikan Sutan Sjahrir) yang tidak sepaham dengan PRRI, meski kedua partai itu pun menentang PKI.

A.H. Nasution, saat itu orang kuat di TNI yang mengepalai staf Angkatan Darat, merespons para kolonel pembangkang dengan langkah pemecatan. Jakarta pun bertindak dengan mengirim pasukan. Di antara perwira yang memimpin operasi ini terdapat Letnan Kolonel Ahmad Yani, yang belum lama pulang dari sekolah staf komando di Amerika Serikat.

“Kekuatan fisik PRRI di Sumatera dengan gampang ditumpas oleh TNI hanya dalam waktu relatif singkat oleh operasi militer yang hampir tanpa mendapat perlawanan,” tulis Phill Manuel Sulu yang terlibat Permesta di Sulawesi Utara dalam Permesta dalam Romantika, Kemelut & Misteri (2011).

Amerika Serikat sendiri belakangan malah mendekatkan diri kepada Nasution. Sementara para kolonel pembangkang itu dibiarkan kalah dan jadi tawanan Jakarta. Kelak sebagian dari mereka dibebaskan dan melanjutkan karier militernya semasa pemerintahan Soeharto usai pembantaian masal kaum kiri 1960-an.

Read More

Babak Baru Dugaan Korupsi Dana Bansos Mpok Sylvi

Nazaret - Saat baca judul berita diatas, pikiran kita pasti mengarah ke dugaan korupsi pembangunan masjid Jakarta Pusat yang terjadi di masa kepemimpinan Walikota Syviana Murni (calon wakil gubernur pasangan Agus Yudhoyono alias AHY. Tapi bukan. Panggilan untuk Mpok Sylvi, sapaan populer Syviana Murni ini ternyata berkaitan dengan masalah lain. Masih seputar korupsi juga sih…mudah ditebak kan.

Bareskrim Polri telah menjadwalkan pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) untuk Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DKI tahun anggaran 2014-2015. Bareskrim pun telah melayangkan surat panggilan ke mantan wali kota Jakpus itu.  Surat panggilan Bareskrim bernomor 8/PK-86/I/2017/Tipidkor‎ bertanggal 18 Januari 2017.

Tampaknya episode baru dalam kehidupan Mpok Sylvi tidak hanya karena menjadi calon wakil gubernur DKI, tapi juga harus menerima kenyataan bahwa masa depan yang harus dilaluinya tidak akan semulus bayangannya selama ini. Beberapa bulan lalu impian indah untuk menjadi wakil gubernur DKI beserta fasilitas dan kemudahan berikut kekuasaan yang menyertainya telah tergambar indah di angan-angan, tapi gambaran indah itu seakan-akan mulai memudar bahkan sebelum mencapai hari pemilihan.

Suaminya tersandung kasus makar, meskipun baru sebatas saksi tapi tekanan hebat dalam keluarga tentu tidak ringan. Sanggahan dan kalimat manis meluncur dengan mengatasnamakan semua adalah cobaan dari Tuhan. Meskipun publik menanggapi dengan sinis ucapan tersebut Mpok Sylvi seolah tak peduli bahkan masih terus menyindir dan mencerca cagub lain. Mungkin bisa mengatakan wajar karena masa kampanye, tapi…..bila yang dikatakan benar dan jujur, bukan hanya sekedar pembodohan masyarakat.

Rasa pengar akibat suami dipanggil polisi untuk dimintai keterangan sehubungan dana yang dialirkan ke salah satu terduga pelaku makar belum hilang, ternyata Mpok Sylvi kembali dihantam dengan dugaan korupsi pembangunan masjid di masa dia menjabat sebagai walikota Jakarta Pusat. Wah, tentu Mpok Sylvi pusing kuadrat. Jenis pusing yang tidak bisa dihilangkan dengan minum Panadol 2 biji. Makan tidak enak, tidur pun tidak nyenyak, bahkan tiap kali mendengar sirine polisi saja rasanya jantung mau copot. Yah begitulah rasanya hidup saat berurusan dengan pihak berwajib.

Mpok Sylvi sebenarnya saat-saat ini sedang berfokus pada panggilan dari Bareskrim berkenaan dengan masalah pembangunan masjid, bahkan mungkin sudah menyiapkan data-data apabila tiba waktunya dipanggil oleh polisi untuk menjelaskan proses pembangunan masjid yang bermasalah tersebut. Tapi diluar dugaan, panggilan yang datang dari Bareskrim ternyata mengenai masalah lain yaitu masalah dugaan korupsi dana bansos.

Siapkah Mpok Sylvi menghadapi banyaknya masalah yang datang justru saat-saat mendekati hari pilkada yang hanya tersisa kurang dari sebulan? Dan bukan tuduhan main-main. Dengan adanya pemanggilan oleh polisi tersebut maka Mpok Sylvi akan disibukkan untuk wara-wiri memenuhi prosesnya. Dan tentu tidak bisa hanya sekali, bisa berkali-kali yang membutuhkan energi tidak sedikit. Kuatkah Mpok Sylvi? Tentu kita doakan agar kuat dan selalu sehat sehingga bisa memperjelas apakah dia bersalah ataukah tidak. Jangan sampai nanti waktu dipanggil bilang sakit, iya to?

Lalu apakah beberapa kasus yang sudah menghadang Mpok Sylvi akan serta merta menurunkan elektabilitas pasangan AHY – Mpok Sylvi? Belum bisa dipastikan. Tapi warga DKI yang waras tentu tidak mau kalau APBD yang notabene berasal dari mereka berpeluang besar akan bermasalah jika mereka memilih gubernur dan wakil gubernur yang diduga terkait dengan masalah korupsi. Kecuali warga tidak mempermasalahkan mengeluarkan uang 100 ribu rupiah untuk mendapatkan pensil seharga 5 ribu perak (kalau pake kasus masjid takut ntar dibilang penistaan jiahahaha….).

Read More

Nasib Habib Rizieq Ditentukan Senin! Kasus Dinaikkan ke Penyidikan

Nazaret - Dua minggu belakangan ini kita terus disuguhkan pemberitaan tentang Front Pembela Islam (FPI) dan Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab. Mulai dari pemeriksaan Habib Rizieq di Jawa Barat pekan lalu, demonstrasi FPI beberapa hari lalu, hingga melunaknya Habib Rizieq yang meminta berbagai kasusnya diselesaikan secara kekeluargaan.

Pada awalnya saya cukup optimis ketika Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan memberikan indikasi bahwa Habib Rizieq akan dijadikan tersangka dalam waktu dekat untuk kasus penodaan Pancasila yang dilaporkan oleh Sukmawati Soekarnoputri.

Awalnya saya menebak bahwa Polri memang telah membidik Habib Rizieq karena berbagai laporan dari masyarakat menyertakan bukti yang valid dan tidak terbantahkan memang sudah cukup untuk melanjutkan proses hukumnya. Namun karena situasi politik di Jakarta dianggap lebih “panas”, maka bola panas itu pun lalu diberikan ke Jawa Barat yang kemudian sejak awal tahun ini terlihat mulai memanggil Habib Rizieq dan mengancam akan memanggil paksa jika tidak hadir lagi pada panggilan kedua.

Namun memang disayangkan, isu Irjen Anton yang menjadi pembina Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) pun terus digoreng-goreng oleh pihak FPI dan sekutunya untuk memberikan persepsi kepada orang lain bahwa kasus yang menjerat Habib Rizieq di Jawa Barat adalah karena backing dari Kapolda Jawa Barat.

Jadi, jika Habib Rizieq ditetapkan sebagai tersangka di Jawa Barat, saya bisa menebak langkah politik yang akan dilakukan oleh FPI ya dengan menuduh bahwa proses hukum di Jawa Barat tidak adil lah, kriminalisasi lah, dengan alasan bahwa Kapoldanya adalah pembina GMBI yang berseteru dengan FPI.

Saya menebak dalam waktu dekat ini kemungkinan Polda Jawa Barat tidak jadi menetapkan Habib Rizieq sebagai tersangka untuk menghindari tuduhan ketidakadilan yang mungkin akan digunakan oleh pihak FPI untuk memprovokasi anggotanya dan juga masyarakat. Ya bisa saja saya salah, tapi sekarang faktanya belum dijadikan tersangka saja isu ini digoreng-goreng terus.

Oleh karena itu, Polri sepertinya terpaksa melempar lagi bola panas ini ke DKI Jakarta. Kini, Polda Metro Jaya lah yang saya prediksi diberikan “kehormatan” ini untuk memproses Habib Rizieq menjadi tersangka kasus palu arit di uang kertas baru. Kemarin pun Kapolda Metro Jaya Irjen Iriawan memastikan bahwa status kasus tersebut sudah dinaikkan menjadi penyidikan.

Biasanya setahu saya kenaikan status dari penyelidikan menjadi penyidikan akan diikuti oleh penetapan tersangkanya. Namun, polisi akan tetap memanggil Habib Rizieq pekan depan 23 Januari 2017 sebagai saksi. Tindakan ini menurut saya memang tepat, untuk mencegah tuduhan ketidakadilan dari FPI dan sekutunya jika Habib Rizieq ditetapkan sebagai tersangka sebelum diperiksa (sebagai saksi).

Berikut kutipan pernyataan dari Polri yang dilansir oleh kompas.com.

“Iya sudah kita naikkan ke tahap penyidikan. Belum (dijadikan tersangka), statusnya (Rizieq) masih saksi ” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono di RS Polri Kramatjati, Jakarta Timur, Rabu 18 Januari 2017.

Habib Rizieq saat ini memang masih berstatus saksi. Pemeriksaan Rizieq Senin nanti akan menentukan apakah dirinya akan dijadikan tersangka atau tidak. Jadi, jika ingin berbicara lebay sedikit, nasib Indonesia akan ditentukan Senin depan.

Tapi kita tahu lah ya FPI ini ormas yang bagaimana, jadi apakah mungkin ormas FPI dapat ikhlas dan lapang dada, seperti Ahok dan pendukungnya, jika Habib Rizieq ditetapkan sebagai tersangka? Bisakah tetap menahan diri untuk tidak melakukan aksi-aksi yang menuju ke arah anarkisme dan kekerasan? We don’t know.

Meski saya tidak tahu apa yang akan menjadi “reaksi”, saya bisa memprediksi “aksi”. Saya kira akan ada banyak pendukung Habib Rizieq yang akan memenuhi Polda Metro Jaya pada hari Senin depan 23 Januari 2017. Bukan tidak mungkin juga beberapa hari ke depan kita akan menemukan foto di media sosial berupa ajakan aksi 231 dari FPI dengan tujuan ini itu. Ya, saya tidak sedang bercanda. Menurut saya sangat mungkin akan ada 231.

Lepas dari itu, saya percaya Polri tidak akan gentar. Kapolri terlihat sangat cerdas meng-handle masalah ini. Kini bola panas ada di Polda Metro Jaya. Mari kita dukung penegakan hukum yang adil dan berwibawa!

Read More

Mengurai Hingga Tercerai Berai, Kini FPI yang TInggal Sendiri

Nazaret - Terjepit, terkepung dan digebukin dari kanan, kiri, depan, belakang, demikianlah kondisi sebuah ormas keagamaan yang pernah sempat garang (sebut saja FPI, mungkin bukan nama yang sesungguhnya). Saya katakan pernah sempat garang karena kondisi FPI saat ini terus tertekan dan mulai kehilangan angin untuk kembali terbang. Namun siapa menyangka, serangkaian kejadian yang terjadi hanya berselang beberapa minggu dari momentum 411 dan 212 ini malah meruntuhkan pergerakan yang berusaha mereka bangun.

Mengurai Hingga Tercerai Berai

Berhasilnya pemerintah mengantisipasi pergerakan massa dan beberapa kelompok yang disinyalir ingin menggulingkan pemerintahan yang sah saat ini membuat FPI tinggal berdiri sendiri. Para tokoh terduga makar seperti Rachmawati, Sri Bintang Pamungkas, dan beberapa orang lain (termasuk si gurem Mamat Dani) sudah dibuat nangis. Tidak ada yang tahu bagaimana nasib mereka sekarang. FZ dan FH tempat mereka menaruh harap untuk bebas pun, anehnya, kok jadi seperti melempem belakangan ini. Kenapa mereka berdua sudah tidak berkicau seribut dulu lagi belakangan ini? Saya kurang tahu. Mungkin ada peringatan yang mereka dapat, dan peringatan itu serius, sampai-sampai muka setebal dan mulut sebesar dua orang ini pun mingkem.

GNPF yang tadinya begitu gagah di dalam menyuarakan pengawalan terhadap fatwa kepada si penista, sekarang ketuanya tak terdengar lagi kabarnya. Semenjak beredar petunjuk adanya kemungkinan bantuan kemanusiaan dari Indonesian Humanitarian Relief (IHR) pimpinan Bachtiar Nasir (BN) berakhir di tangan para teroris di Suriah, BN dan organisasinya otomatis berada di bawah radar kepolisian; dan kepolisian tidak pernah main-main kalau urusan terorisme. Apalagi desas-desusnya, Pakde marah besar ketika mendengar kabar ini

Bagaimana dengan MUI? Jikalau kita gunakan pengandaian sebuah organisasi mafia, FPI adalah tukang pukulnya, sedangkan MUI adalah golongan elit berdasinya. MUI tidak main kasar, karena memang cara main mereka bukan seperti itu. Mereka bermain pada ranah penguasaan massa melalui penggiringan opini. Bahayanya, mereka adalah kelompok orang yang berjubah ulama, bergaya sebagai kaum aristokrat dan cendekia. Maka dari itu, untuk menghadapi kelompok yang satu ini, kelompok ulama seperti Gus Mus dan Prof. Said Aqil Siradj yang maju di depan.

NU adalah salah satu ormas Islam terbesar dan yang paling solid di dalam menghadapi intrik-intrik berbau amis berkedok jubah agamis. Para cendekia NU adalah intelek-intelek Muslim yang tidak diragukan lagi kapasitasnya. Salah satunya adalah Gus Mus yang berkali-kali dengan berani mempertanyakan soal MUI. “MUI itu makhluk apa sih?”, merupakan sindiran paling satir yang dilontarkan Gus Mus untuk menyadarkan masyarakat Indonesia bahwa MUI bukan perwakilan seluruh umat Islam di tanah air. Karena itulah, jangan heran bila ulama-ulama NU merupakan kelompok yang paling sering diserang menggunakan isu-isu miring.  Dalam hal ini, masyarakat Muslim Indonesia harus mulai sadar, ulama-ulama terbaik yang kita miliki saat ini sedang berusaha dibunuh karakternya karena mereka berada pada baris terdepan dalam perjuangan membela nama Islam dari penistaan yang sesungguhnya.

FPI yang TInggal Sendiri

Kelompok Mamat Dani cs, GNPF, dan MUI bersama FPI sudah mulai terurai kekuatannya. Satu persatu konsolidasi kekuatan mereka diurai dan dipisahkan menjadi tersendiri; dan soliditas kekuatan mereka mulai keok. Sekarang, yang tersisa tinggal FPI. Sebenarnya FPI ini kelompok yang paling tidak cerdas, dan bisa dikatakan paling sial. Mereka memilih untuk menjadi wajah dan representasi dari aksi-aksi massal belakangan ini. Mulai dari aksi bela agama, wajah-wajah yang terpampang adalah wajah-wajah tokoh FPI. Lalu pada saat persidangan terduga penoda agama atas nama Basuki Tjahaya Purnama, para pelapornya orang-orang FPI juga.

Tidak berhenti sampai di situ, oknum-oknum penghadang ketika pasangan calon incumbent sedang berkampanye juga adalah orang FPI. FPI lagi, lagi-lagi FPI. Padahal, apa hubungannya kampanye pilgub dengan kasus penodaan agama? Toh kan sidang sedang berlangsung, dan terduga sudah menjadi terdakwa, tidak ada alasan untuk menghadang kampanye orang yang dilindungi oleh undang-undang. Di sinilah akumulasi blunder menjadi bumerang yang sangat menyakitkan. Seluruh kemarahan masyarakat jadi hanya tertuju kepada satu nama, yaitu nama Ef-Pe-Iy.

Kenapa saya katakan FPI adalah kelompok yang tidak cerdas? Karena mereka hanya tahunya menggunakan kekuatan massa, tanpa tahu bagaimana mengelolanya. Efek tekanan massa yang sempat mereka miliki dari momentum 212 sudah menciut, dan menciutnya jauh. Mereka tidak sadar kenapa mereka bisa mendapatkan efek yang begitu besar pada saat itu. Momentum 212 memiliki efek besar karena masih ada sentimen positif dari publik bahwa FPI dan GNPF-MUI memang mau membela agama.

Siapa sih yang tidak mencintai agama mereka? Orang-orang yang tulus ini rela jauh-jauh datang ke Jakarta karena percaya bahwa FPI dan GNPF-MUI murni mau membela agama. Tetapi dengan makin ngototnya FPI mengupayakan Ahok dipenjara pada saat berjalannya pilkada, hal ini malah membuat bau motif politik makin kentara. Semakin mendekati hari pemungutan suara, berbagai macam laporan dibuat oleh perwakilan FPI, dan nyaris seluruh laporan yang dibuat itu konyol serta dipaksakan. Di sini simpati publik mulai tergerus. Pengadilan terhadap Ahok yang tadinya dipercaya murni sebagai motif bela agama, sekarang mulai nampak belangnya. FPI kehilangan dukungan untuk kali yang pertama.

Kali yang kedua, FPI sudah kehilangan semuanya. Masyarakat melihat bagaimana ternyata Rizieq Shihab (RS) juga menjadi tersangka pelaku penistaan agama dan ideologi bangsa. Ditambah dengan respons RS yang selalu mangkir dari panggilan pemeriksaan dan baru datang ketika sudah diancam untuk dibawa paksa. Dan, semua tahapan kejatuhan FPI ini menjadi lengkap ketika FPI meresponi beberapa bentrokan yang terjadi dengan tindakan anarkis. Tiga properti milik GMBI yang dibakar oleh FPI hanya karena berita hoax[1] mengukuhkan akumulasi kedongkolan masyarakat. Di sini, FPI benar-benar salah langkah. Masyarakat bukannya malah menjadi takut, melainkan makin yakin dan mantap bahwa FPI memang harus dibubarkan.

Buntut dari akibatnya, tiga akun Twitter FPI di-suspend karena pihak Twitter menerima banyak laporan bernada negatif tentang akun-akun tersebut. Strategi FPI untuk tetap terlihat kuat melalui peningkatan aksi massa yang berujung pada tindakan anarki merupakan sebuah kesalahan fatal. Makin FPI berusaha kelihatan gahar dan sangar, ia akan makin kehilangan simpati. Dan bukan saja FPI sudah kehilangan simpati, sekarang FPI malah harus berhadapan dengan kekuatan publik yang sebelumnya sempat bisa mereka tunggangi. FPI kali ini berhadapan dengan kekuatan yang mereka sendiri pun ngeri.

Laporan bertubi-tubi sudah diarahkan kepada kepala FPI. Polisi sekarang memiliki banyak alasan untuk mencokok orang-orang FPI, dan yang terutama publik mendukung sepenuhnya pemerintah dan kepolisian dengan intensitas yang jauh lebih tinggi dari sebelum-sebelumnya. Tapi apakah FPI bisa belajar? Tidak. Senin, 16/01/2017 sekelompok orang dari ormas yang beratribut keagamaan membubarkan pengobatan gratis yang diadakan oleh pendukung Ahok-Djarot di daerah Tambora, Jakarta Barat[2]. Sekalipun dalam rangka kampanye, FPI malah membubarkan kegiatan filantropi. FPI selesai. Tidak ada just cause dalam aksi pembubaran FPI kali ini. Sekalipun pada berita tidak disebutkan dari ormas mana, masyarakat sudah bisa menilai siapa mereka.

Akhir kata dari saya bagi para pembaca, intensitas aksi FPI yang meninggi adalah karena mereka sedang panik. Mereka berusaha sekuat tenaga memainkan efek psikologis, seolah-olah mereka masih kuat dengan aksi-aksi mereka. Ini pemahaman yang salah. Makin mereka beraksi, makin banyak pula alasan yang dapat digunakan untuk memperkarakan mereka.

Read More

Tito dengan Tegas Tidak Akan Mencopot Kapolda Metro dan Kapolda Jabar

Nazaret - FPI pada Senin (16/1) kemarin menggelar aksi dan melaporkan Kapolda Jabar Irjen Anton Charliyan dan Kapolda Metro Irjen M Iriawan ke Propam Polri. FPI juga meminta dua jenderal tersebut dicopot. Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan Anton dan Iriawan tidak akan digeser.

"Nggak ada. Pokoknya Kapolda Metro, Kapolda Jabar nggak ada yang dicopot," kata Kapolri di RS Polri, Kramat Jati, Selasa (17/1/2017).

Massa FPI sempat menggelar aksi long march sebelum melakukan pelaporan.

Anton dilaporkan terkait dengan posisinya sebagai Ketua Dewan Pembina Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI). Ormas ini terlibat bentrok dengan FPI di Bandung pada Kamis pekan lalu.

Sedangkan Iriawan dilaporkan terkait pengamanan aksi 4 November 2016 yang berujung ricuh. FPI menuduh Iriawan sengaja memprovokasi massa FPI untuk mengejar HMI.

Baik Anton maupun Iriawan menyangkal tuduhan tersebut. Keduanya mengatakan sudah melakukan prosedur dengan benar.


Sementara Itu Kapolda Metro: Rizieq Jangan Bicara Sembarangan, Mulutmu Harimaumu

Imam besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Syihab dilaporkan seorang warga karena menyebut Kapolda Metro Jaya Irjen Moh Iriawan sebagai 'jenderal berotak hansip'. Iriawan pun meminta Rizieq lebih berhati-hati dalam bertutur kata.

Terkait dengan laporan Eddy Soetono (sebelumnya ditulis Edy) itu, Irjen Iriawan memastikan pihaknya akan menindaklanjutinya. "Ya kalau laporan, ya ditindaklanjuti," ujar Iriawan kepada wartawan di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Selasa (17/1/2017).

Lebih jauh, Iriawan menilai ucapan Rizieq tersebut dapat melukai perasaan hansip. Ia pun berpesan kepada Rizieq untuk menjaga tutur katanya.

"Saya khawatir ada yang tersinggung, Rizieq bilang kalau hansip nggak ada otaknya nanti kem ana-mana dilaporkan. Makanya jangan bicara sembarangan habib itu, mulutmu harimaumu. Itu pesan saya kepada Rizieq," tutur Iriawan.

Iriawan sendiri mengaku secara pribadi tidak tersinggung atas ucapan Rizieq yang menyebutnya 'jenderal otak hansip' itu. "Saya ketawa karena itu yang bilang Rizieq," imbuh Iriawan.

Iriawan juga menyindir Rizieq seakan-akan manusia paling benar. "Kalau saya sih ketawa saja Saudara Rizieq bilang begitu. Memang Rizieq itu akhlaknya paling baik di Indonesia dan otaknya paling pintar. Saya dibilang bodoh ya ketawa saja," sindir Iriawan.

Namun mantan Kapolda Jawa Barat itu mengingatkan Rizieq atas ucapannya karena akan banyak hansip yang merasa tersinggung.

"Nanti ada yang tersinggung hansip, ya tanggung risiko kenapa Saudara Rizieq bicara seperti itu. Kalau ada hansip-hansip tersinggung dibilang otaknya nggak ada. Kalau saya yang bilang Rizieq ya ketawa," tuturnya.


Keberanian Kapolda Metro Jaya lawan FPI sampai sebut ormas intoleran

Ribuan massa aksi menggeruduk Mabes Polri, Senin (16/1). Aksi ini buntut dari bentrokan antara Front Pembela Islam (FPI) dengan ormas Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) di Bandung saat pemeriksaan Ketua FPI Rizieq Shihab. Bentrokan itu gberlanjut hingga terjadi pembakaran dan perusakan tiga markas GMBI. Sebanyak 20 orang anggota FPI ditahan.

Massa juga meminta Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M. Iriawan untuk dicopot dari jabatannya karena telah mengadu domba massa FPI dengan HMI.

Massa aksi yang tiba di Mabes Polri membawa spanduk bertuliskan beragam kecaman. Tidak hanya menyerukan pencopotan Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Anton Charliyan, beberapa di antara mereka ada yang menuntut Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M. Iriawan juga dicopot dari jabatannya. Tuntutan ini buntut dari aksi bela islam 4 November tahun lalu yang berakhir bentrok di depan Istana Negara.

Beberapa spanduk yang dibawa massa bertuliskan "Copot Kapolda Jabar, Copot Kapolda Metro, Copot Kapolda Kalbar", Ayo Habisi Penyerang Ulama", dan "Ayo Ganyang PKI". Mereka dipimpin Ketua FPI Rizieq Shihab. Di atas komando, Rizieq Shihab berorasi dengan suara lantang yang disambut teriakan pengikutnya.

"Kami siap melaporkan jenderal preman! Kapolda Metro telah menghasut Laskar FPI supaya menghantam HMI," kata Rizieq.

Kapolda Metro Jaya M. Iriawan tak kalah galak. Bahkan dengan tegas Iriawan melawan FPI. Iriawan tampak geram mendengar salah satu tuntutan FPI meminta Kapolri mencopotnya dari jabatannya.

"Siapa yang mau nyopot? Emang siapa dia mau copot saya? Enak aja," kata Iriawan dengan nada tinggi di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (16/1).

Dia justru menuding persoalan ini muncul karena Rizieq mengerahkan pengikutnya saat pemeriksaan di Polda Jabar pekan lalu. Seandainya Rizieq tidak mengerahkan massa, bentrokan dengan GMBI tidak mungkin terjadi.

"Oh enggak ada masalah, harusnya Rizieq kan enggak usah bawa-bawa massa kan jadi masalah sekarang," kata Iriawan.

Meski masih dilakukan penyelidikan, dia memastikan polisi tidak akan segan menindak Rizieq jika terbukti melakukan pelanggaran hukum.

"Tidak ada kebal hukum nanti kita lihat perkembangannya kalau ada pelanggaran hukum. Enggak ada ragu ragu," tegas Iriawan.

Tidak hanya itu, Iriawan juga secara tegas memberi cap FPI sebagai ormas yang intoleransi. Pernyataannya itu sekaligus membantah anggapan TNI/Polri membekingi FPI. "Siapa beking FPI? TNI Polri? Jangan bicara sembarangan enggak ada urusan," kata Iriawan.

Dia tidak segan menindak FPI jika terbukti melakukan pelanggaran pidana saat unjuk rasa. Dia tidak ada urusan dengan pimpinan FPI yakni Rizieq Shihab. "Mereka ormas intoleransi, ditindaklanjuti kalau melawan hukum," ucapnya.

Tidak tinggal diam, Iriawan balik menyerang Rizieq Shihab. Tidak lama lagi Rizieq bakal dipanggil Polda Metro atas laporan ceramahnya yang menuding logo dalam uang NKRI adalah palu arit.

"Sebentar lagi kita dipanggil yang masalah uang ada Palu Arit, kita juga akan panggil," kata Iriawan.

Tuduhan Rizieq terkait logo palu arit dalam uang baru masuk dalam kategori ujaran kebencian dan provokatif. Terlebih Bank Indonesia sudah menjelaskan bahwa lambang tersebut bukanlah lambang palu arit.

"Jelas kok UU mengatur ujaran kebencian. Sudah jelas BI mengatakan itu uang bukan Palu Arit. Itu ada nama sistem pengamanan uang dari tahun 2001. Dilihat terawang jelas logo BI bukan Palu Arit," jelas Iriawan.

Read More

Saat PDIP Melawan, Rizieg Langsung Ingin Mediasi Untuk Dialog Secara Kekeluargaan Dalam Penyelesaiannya

Nazaret - Habib Rizieq: Jangan Mau Diadu Domba, Ayo Dialog Pertahankan NKRI

Habib Rizieq menilai kondisi saat ini rawan untuk dimanfaatkan pihak tertentu guna melakukan adu domba. Imam besar FPI ini mengusulkan digelar dialog nasional.

"Saya tidak mau diadu domba, saya ingin semuanya diselesaikan dengan dialog. Yuk, kita sama-sama dialog pertahankan NKRI," ujar Rizieq usai bertemu dengan Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (17/1/2017).

Dalam sesi tanya-jawab dengan wartawan ini, Rizieq juga menyinggung mengenai pilihannya untuk tidak melaporkan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri ke polisi. Meskipun menurut Rizieq, Megawati melakukan penistaan agama.

Berikut ini pernyataan lengkap Rizieq mengenai pilihannya untuk tidak melaporkan Megawati dan ajakan untuk menggelar dialog nasional:

Soal pelaporan Bu Megawati? (tanya wartawan)

Janganlah saling lapor, kalau saling lapor bisa mengantarkan kepada konflik horizontal. Mestinya kepolisian menjembatani, jangan semua orang digiring melapor. Kalau ada pelaporan, polisi harus mediasi, apalagi jika masalah sensitif. Saya sampaikan ke perwakilan PDIP, jangan saya dorong untuk melaporkan PDIP. Alangkah baiknya jika dialog secara kekeluargaan. Kalau memang kami salah paham, kami minta maaf. Andai kata Mega salah ucap, ya harus klarifikasi.

Kalau saya didorong melapor, saya bisa lapor. Saya sudah menonton secara utuh video Megawati sebanyak 10 kali, dan saya menyimpulkan penistaan agama dan suku bangsa. Sampai saat ini kami menahan diri, supaya polisi bisa memediasi. Bukan hanya Bu Mega, tetapi dengan PMKRI, Sukmawati, apakah dengan lainnya, ayo kita duduk dialog nasional.

Tetapi mereka terus menekan kita, kami akan melakukan hal yang sama. Kalau mereka melalui pelaporan, kami melaporkan. Polisi harus adil, kalau saya dilaporkan, kalau saya besok melaporkan Bu Mega, maka harus diproses juga. Ini kan nggak bagus, nanti pendukung Bu Mega marah, nanti akhirnya kita diadu lagi. Saya tidak mau diadu domba, saya ingin semuanya diselesaikan dengan dialog. Yuk kita sama-sama dialog pertahankan NKRI.


Takutkah Si Rizieg Sampai Minta Bantuan DPR ??

Komisi III DPR akan menindaklanjuti aduan Front Pembela Islam (FPI) soal pelaporan Habib Rizieq ke Mabes Polri. Rencananya, Komisi III akan menanyakan kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian soal aduan FPI tersebut.

"Tanggal 31 Januari ada Rapat Kerja Komisi III DPR dengan Kapolri, masalah yang dibicarakan FPI hari ini akan dipertanyakan dalam rapat tersebut," ujar Wakil Ketua Komisi III Desmond J Mahesa saat memimpin rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (17/1/2017).

Menurut Desmond, aduan Rizieq merupakan hal yang serius. Hal tersebut harus disikapi secara hukum.

"Karena ini cukup serius. Lalu hal-hal lain informasi yang disampaikan Habib Rizieq dan ulama yang berkaitan dengan apa yang harus disikapi soal persoalan hukum, yakni ada yang tidak benar dalam persoalan hukum, kalau tidak diperjuangkan akan mempermalukan komisi hukum," jelas Desmond.

Sementara itu, anggota Komisi III dari Fraksi PAN Daeng Muhammad mengusulkan pemanggilan Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan dan Kapolda Jabar Irjen Anton Charliyan. Pemanggilan guna mengkonfirmasi tindakan yang dipersoalkan oleh FPI.

"Perlu diklarifikasi petinggi Polri itu, kita perlu panggilan Kapolda Jabar dan Kapolda Metro untuk menjelaskan itu. Bagaimana bisa menjadi pengayom, kalau dia pembina dari ormas. Makanya perlu klarifikasi kapolda, maksud dan tujuan peristiwa di Bandung kemarin, seolah-olah ada pembiaran," kata Daeng.

Sebelumnya, Imam Besar FPI Habib Rizieq Syihab mendatangi Komisi III DPR untuk mengadukan laporan di Mabes Polri soal Kapolda Jabar Irjen Anton Charliyan. Dia meminta Kapolda Jabar diperiksa.

"Apa yang kami laporkan ke Mabes Polri, kami laporkan ke Propam agar Kapolda Jabar diperiksa karena menjadi ketua pembina. Karena ada UU yang melarang," jelas Rizieq.

Selain itu, Rizieq juga melaporkan Kapolda Metro. "Selain Kapolda Jabar, kita juga laporkan Kapolda Metro. Soal Kapolda Metro, ada 2 poin, khususnya pada aksi 4/11," sambung Rizieq.


Loh Kok Semua Kasus Rizieg ingin kasusnya di selesaikan secara kekeluargaan

Pimpinan Forum Pembela Islam (FPI) Rizieq‎ Syihab berharap permasalahan hukum yang membelitnya diselesaikan secara kekeluargaan. Rizieq ingin ada pihak yang menjembatani dialog dengan pihak-pihak yang melakukan pelaporan terhadap dirinya, termasuk mediasi dengan Presiden RI kelima yang juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Hal itu disampaikannya usai menemui Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/1).

"Alangkah baiknya itu didialogkan secara kekeluargaan," kata Rizieq dalam rapat bersama anggota Komisi III DPR.

Dia berharap kepolisian bersedia memediasi pihaknya dengan Megawati. Apabila memang ada salah pemaknaan pidato Megawati, Rizieq mengaku bersedia minta maaf. Demikian pula sebaliknya, bila pidato Megawati dinilai salah, harus meminta maaf.

Setelah menonton 10 kali video pidato Megawati tentang Pancasila dan ancaman ideologi tertutup di perayaan HUT PDIP Rizieq menyimpulkan ada penistaan agama, suku dan bangsa. Dia mengaku bisa saja melaporkan Megawati secara resmi ke kepolisian. Namun, dia berharap ada mediasi oleh pihak kepolisian.

"Kami menahan diri supaya polisi bisa memediasi. Bukan hanya untuk urusan Bu Mega. Dengan semua kelompok. Apakah itu dengan PMKRI (Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia), Sukmawati Soekarnoputri, yang lainnya, ayo kita duduk bersama," kata Rizieq.

Menurut Rizieq, bila laporan atas dirinya diproses kepolisian, maka aparat penegak hukum juga harus memroses Megawati jika FPI melakukan pelaporan atas pidato Ketua Umum PDIP itu. Namun tegas Rizieq, kondisi demikian tidak bagus. "Saya tidak mau diadu domba. Saya ingin ini diselesaikan secara dialog. Yuk kita mari dialog pertahanan NKRI," katanya.

Di dalam rapat dengan Komisi III, Rizieq juga melaporkan kronologis benturan antara massa FPI dengan massa Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) saat pemeriksaan di Polda Jabar. Secara khusus, peran Kapolda Jabar Anton Charliyan sebagai pembina GMBI menjadi sasaran utama pelaporannya.

Di aksi demonstrasi FPI ke Mabes Polri, kemarin, Anton Charliyan dan Kapolda Metro Jaya M. Iriawan didesak untuk dicopot.

Untuk diketahui, Polda Metro Jaya dan Polda Jabar memang sedang memroses berbagai pelaporan dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Rizieq Syihab

Read More