"Siapa pun yang turunkan 15 persen, saya masalahkan. Berarti korupsi, ada deal," kata Ahok.

PRINCES INDONESIA - Tertangkapnya Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Mohamad Sanusi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bak memberi perspektif baru dalam situasi politik di ibu kota.

Maklum, pria yang ikut mencalonkan diri lewat Partai Gerindra sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk tahun 2017 ini disebut-sebut terkait skandal suap dalam megaproyek reklamasi Teluk Jakarta bersama Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Tbk Ariesman Widjaja dan seorang karyawannya Triananda Prihantoro.

"Uang senilai Rp2 miliar diberikan dua kali kepada Sanusi (Ketua Komisi D)," ujar Ibnu Akhyat, kuasa hukum dari Presiden Direktur Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja, Sabtu 2 April 2016.

Alhasil, sejak penangkapan itu, suasana politik DKI Jakarta sontak menghangat. Maklum banyak pihak meyakini Gubernur DKI Jakarta Basuki Thahaja Purnama alias Ahok juga memiliki jejak di balik ulah Sanusi.

Dasarnya, Ahok yang beberapa waktu ini menjadi figur terkuat di Pilkada DKI 2017 lewat jalur independen dan disebut-sebut figur terkokoh untuk gubernur berikutnya, ternyata juga menjadi motor penggerak reklamasi Teluk Jakarta lewat izin yang diterbitkannya kepada PT Muara Wisesa Samudera, yang tak lain anak dari perusahaan PT Agung Podomoro Land.

Menelusur jejak Ahok
Gurat megaproyek reklamasi Teluk Jakarta sesungguhnya telah bergulir sejak 21 tahun silam. Hingga kini setidaknya ada 10 perusahaan yang kecipratan proyek raksasa ini.

Perusahaan itu yakni PT Kapuk Naga Indah, PT Jakarta Propertindo, PT Muara Wisesa Samudra, PT Pembangunan Jaya Ancol, PT Intiland, PT Manggala Krida Yudha, PT Pelindo II, PT Kawasan Berikat Nusantara, PT Jaladri Kartika Ekapaksi, dan PT Pembangunan Jaya Ancol.

Sejauh ini, tarik menarik proyek ini terus bergulir. Dari 10 perusahaan yang berebut proyek reklamasi Teluk Jakarta, baru ada dua yang mendapatkan izin prinsip dari pemerintah daerah.

Pertama PT Kapuk Naga Indah, anak perusahaan Agung Sedayu Group, yang mendapat jatah pengelolaan reklamasi di pulau C, D dan E pada tahun 2012 oleh Gubernur Fauzi Bowo.

Dan kedua, PT Muara Wisesa Samudera, anak perusahaan PT Agung Podomoro Land yang diberikan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Thahaja Purnama atau Ahok pada tahun 2014.

Namun, proyek kontroversi ini tak semulus bayangan. Polemik payung hukum, menjadi ganjalan perusahaan pemegang izin prinsip untuk bergerak lebih leluasa dalam rencana reklamasi Teluk jakarta.

Dua perda yang sedianya menjadi payung reklamasi Teluk Jakarta, yakni Raperda rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil DKI Jakarta dan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta, tersangkut di kesepakatan anggota DPRD DKI Jakarta.

Tarik ulur bagi hasil
Sejak dicokoknya Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi bersama Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Tbk Ariesman Widjaja dan seorang karyawannya Triananda Prihantoro oleh KPK.

Ahok pun langsung mengklaim dugaanya bahwa skandal suap itu berkaitan dengan proyek reklamasi. Ia mengaitkan dugaannya dengan ketidaksetujuan DPRD DKI soal keputusannya mewajibkan bagi hasil 15 persen kepada Pemda DKI Jakarta dari nilai jual objek pajak (NJOP), dari setiap hak guna bangunan (HGB) dan hak pengelolaan (HPL) yang dijual yang didesak DPRD untuk diturunkan sebesar lima persen sesuai ketentuan perundangan.

"Siapa pun yang turunkan 15 persen, saya masalahkan. Berarti korupsi, ada deal," kata Ahok.


Meski begitu, dalih Ahok soal dugaan suap Sanusi tersebut, sepertinya tak diperhatikan oleh KPK.
Ketua KPK Agus Rahardjo bahkan mengisyaratkan guna kepentingan penyelidikan maka Ahok dan Fauzi Bowo pun bisa diambil keterangannya oleh KPK.

"Bisa saja (dipanggil Fauzi Bowo dan Ahok). Kita masih telusuri. Ini kasus besar, karena menyangkut investasi triliunan rupiah," kata Agus di Surabaya, Sabtu 2 April 2016.

Zero to hero

Sejauh ini, KPK memang masih menelusuri jauh soal skandal megaproyek reklamasi Teluk Jakarta. Namun, sejalan dengan itu opini publik mulai mengerucut kepada nasib Ahok di balik kasus ini.

Sebabnya, figur Ahok yang selama ini sudah terbangun di mata publik lewat ketegasannya dan sikap antikorupsi dan negosiasi, bukan tidak mungkin jadi bumerang balik.

Tandatangan Ahok yang menyetujui anak perusahaan PT Agung Podomoro Land yang kini, terbelit di KPK sejak tertangkapnya Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi, bak membuat posisi Ahok di ujung tanduk.

Maklum, jika saja KPK kemudian menetapkan ada kesalahan hukum di balik kasus reklamasi Teluk Jakarta, maka otomatis ini menjadi akhir dari langkah Ahok menuju kursi Gubernur DKI pada 2017. Bak hero to zero, tak menutup kemungkinan citra Ahok buruk.

"Ini bisa saja menyangkut eksekutif di pemda DKI Jakarta. Semua harus ditangkap jangan Sanusi saja," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Puyono.

Sejauh ini, opini publik yang bergaung soal keterlibatan Ahok dalam skandal Sanusi bersama PT Agung Podomoro Land dan PT Sedayu Group, terus bergulir hangat.

Di linimassa twitter misalnya, isu keterlibatan Ahok begitu menguat dan beberapa kali memuncaki percakapan di twitter.


Bahkan, isu yang bergulir ini langsung mendapat respons dari lawan politik Ahok di Pilkada DKI, Sandiaga Uno. Meski tak secara terbuka menyindir Ahok, Sandiaga mengaku prihatin dengan tertangkapnya Mohamad Sanusi.

"Tadi ada warga yang bilang supaya saya tidak korupsi, jangan sampai sudah nyalon (gubernur) gini, di depannya baik tapi di belakang korupsi," kata Sandiaga, Minggu 3 April 2016.

Lantas sejauh mana skandal Sanusi ini menguak banyak hal? KPK terus mendalami ini. Ahok mungkin tak tenang dengan kasus ini. Namun bisa jadi juga, terkuaknya skandal Sanusi ini bisa makin memperkokoh posisi Ahok di jalur independennya untuk kursi DKI satu.

Apapun itu, kasus korupsi di balik proyek raksasa reklamasi Teluk Jakarta patut dibersihkan. Siapa pun di balik itu, harus disikat tanpa ampun dan tanpa ada aroma politik, khususnya menjelang Pilkada DKI Jakarta. Sesuai janji Ketua KPK Agus Rahardjo, "Kita pasti kembangkan.".

Read More

Walau Ahok Bangun Sejuta Masjid Tetap Disebut Kafir Karena Non Muslim ( Yang Akan Di Ucapkan Para Lawan Ahok )

Kalijodo sudah diratakan dengan tanah, hanya satu bangunan bercat hijau yang masih dibiarkan berdiri, namanya Masjid Al Mubarokah, yang luasnya 150 meter persegi. Kenapa Pemda DKI tidak membongkar Masjid itu? Karena memang memberikan kewenangan kepada pengurus masjid untuk membongkar sendiri tempat ibadahnya. Ini untuk menghindari salah tafsir dari penganut agama Islam yang bisa saja disusupi provokator untuk memperkeruh suasana.

Menurut Wakil Gubernur, Djarot Saiful Hidayat, masjid tersebut akan dibangun ulang dengan design yang lebih bagus.
"Jalanan bagus, tinggal masjid ya. Masjidnya akan kita design bagus," ujar Djarot di Kalijodo,

Djarot juga menuturkan akan mengajak bicara pengurus masjid. "Kita bicarakan dengan marbotnya. Sehingga masjid itu menjadi bagian dari keberadaan taman interaktif Kalijodo," tambahnya.

Namun bagi para pengikut fanatik yang sudah terlanjur mabok dengan beberapa ayat-ayat Alquran, tetap bersikeras menolak niat baik Pemda DKI yang akan membangun Masjid itu dengan lebih megah. Sebab mereka berpikiran, walau Ahok membangun sejuta Masjid, bila tetap beragama Kristen alias non muslim tetap akan disebut KAFIR.

"Kita berharap ke depan Kalijodo ini kan legendaris, ini juga bisa menjadi daerah tujuan baru wisata Jakarta. Destinasi wisata baru," imbuh Djarot.

Djarot menjelaskan destinasi wisata berbentuk taman akan dibuat senyaman dan seindah mungkin agar warga senang berada di sana meski sekadar melepas penat. Di sana akan dibuat lokasi khusus kuliner.

Rencananya setelah dilakukan penertiban wilayah Kalijodo akan dijadikan ruang terbuka hijau serta menjadi tempat wisata baru unggulan Jakarta dengan keberadaan Masjid tetap dipertahankan. Apakah Masjid itu akan disebut Masjid Kafir karena yang memerintahkan membangun kembali dengan lebih indah orang non muslim?

- See more at: http://piyunganonline.org/read/walau-ahok-bangun-sejuta-masjid-tetap-disebut-kafir-karena-non-muslim.html#sthash.t1ORDCbe.dpuf

Read More

10 Tahun SBY Dikalahkan 2 Tahun Jokowi?

Princes Indonesia - Kompas cetak adisi 28 Maret 2016 dengan Judul "Ketegasan dan keberpihakan" menggambarkan perbandingan suasana entikong kalimantan Barat pada Tahun 2009 dan 2015, dua paragraf tulisan itu berbunyi: "Entikong, yang berjarak 203 kilometer dari Pontianak, termasuk dalam 50 kecamatan perbatasan yang mendapat prioritas pembangunan karena sangat tertinggal.

Saat Kompas melakukan perjalanan jurnalistik mengikuti jalur migrasi TKI ke Malaysia lewat jalan darat tahun 2009, Entikong hanya ramai saat subuh ketika bus malam dari Pontianak tiba. Selebihnya, Entikong tak ubahnya bagai kota mati. Jalan rusak, aliran listrik yang kerap padam, dan sulitnya air bersih mewarnai kehidupan di Entikong. Suasana berbeda begitu melintasi pos perbatasan Tebedu milik Malaysia.

Gedung pemeriksaan keimigrasian yang besar, jalan raya yang mulus, kantin bersih yang menyediakan aneka hidangan, sampai toko serba ada tersedia di sana." sementara itu di paragraf awal diuraikan:"Jalan selebar 5 meter kini telah menjadi jalan raya dua jalur selebar 20 meter. Bangunan lama tempat loket dan jalur pemeriksaan keimigrasian berada kini bernaung di bawah kerangka gedung megah yang sedang dibangun.

Satu tempat penampungan produk siap ekspor pun tengah dikerjakan". seorang Tentara berpangkat bintara di kampung saya mengatakan "era jokowi lebih memperhatikan tentara, buktinya asrama kami yang puluhan tahun tak pernah di rehab kini sudah direhab, atap asrama yang sudah bocor sejak lama kini diganti yang baru" sambil menunjukkan ke saya asrama tentara yang sudah selesai direhab.

Jokowi yang karir kepemimpinannya merangkak dari kota solo, lalu provinsi DKI dan kini menjadi Presiden sadar bahwa era politik retorika dan wacana harus diakhiri dan memulai dengan era politik kerja atau politik infrastruktur, olehnya itu sejak kampanye Jokowi telah berulang kali mengatakan saking berulang ulangnya kita bahkan cenderung bosan dengan materi kampanye Jokowi yaitu politik infrastruktur,

Jokowi menjanjikan tol laut sebagai solusi konektifitas antar pulau, membangun waduk, jalan tol kereta sumatera, kalimantan sulawesi dan lain lain. Jokowi menjanjikan sesuatu yang belum dirasakan oleh rakyat alias belum ada saat itu. tanyalah warga entikong bagaimana perubahan infrastruktur dalam dua tahun terakhir ini? Bagaimana pendapat mereka, atau pernyataan apa adanya dari tentara aktif yang asramanya di rehab tahun ini. tentu itu jawaban obyektif rakyat bawah yang tak pernah bicara politik tingkat tinggi.

Akhir-akhir ini SBY merasa terpojok dengan politik infrastruktur Jokowi saking terpojoknya SBY meminta Jokowi untuk mengurangi anggaran infrastruktur dan memperhatikan rakyat miskin sebagaimana pemerintahannya dulu, seolah saat ini Jokowi tak peduli dengan rakyat miskin, atau upaya untuk mengingatkan kembali memori publik tentang perhatian SBY pada rakyat miskin seperti Bantuan Langsung Tunai.

SBY juga terus mengenang pemerintahannya dalam beberapa pekan ini, terakhir saat ini ketika melakukan pembekalan kader Demokrat di Bogor SBY terus membangun romantisme masa lalunya bersama kadernya sendiri, sambil melakukan jeb jeb politik ke Jokowi, misalnya SBY mengatakan ia hanya butuh waktu sehari untuk menentukan anggota Kabinet, seolah menyindir Jokowi yang butuh waktu dua pekan menentukan anggota kabinet kerjanya.

Mengurus negeri ini memang bukan pekerjaan mudah, dan SBY telah memimpin selama 10 tahun, banyak hal yang telah dilakukan SBY dan rakyat tetap mengungatnya, SBY tak perlu risau sejarah 10 tahun kepemimpinannya terhapus oleh politik infratsruktur jokowi yang baru memulai pemerintahannya, Namun SBY juga harus menyadari bahwa apa menjadi prioritas Jokowi saat ini adalah pekerjaan yang ketinggalan dan mestinya bisa diselesaikan SBY dalam 10 tahun pemerintahannya.

Read More

Mohamad Sanusi Ditangkap KPK Mulutnya Busuk

Princes Indonesia - Inilah Kebusukan Sebagian Anggota DPR dari Partai Gerindra, Baru Beberapa Hari yang lalu menyerang Ahok dengan Kata kata yang gak bisa menjadi pemimpin yang baik yang Korupsilah, yang gak bisa jaga mulutlah dll , Ternyata dibalik itu semua sebenarnya Mohamad Sanusi yang Berhati Busuk di balik bicaranya yang Sok Suci..

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi ( Calon Gubernur DKI dari Partai Gerindra ) pernah berbicara mengenai tuduhan korupsi yang dilakukan politisi. Menurut Bendahara Umum DPD Gerindra DKI itu, koruptor merupakan oknum di partai politik.

"Jangan mencuci otak bahwa partai adalah bandit, korupsi. Itu bukan partainya, tapi oknum tertentu," kata Sanusi di Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (19/3/2016).

Saat itu Sanusi tengah menerangi perihal degradasi partai politik oleh sejumlah kalangan. Salah satunya bakal calon pemimpin daerah yang tidak melalui partai politik.

Menurut Sanusi, pemimpin daerah harus memiliki sifat kepemimpinan. Salah satunya yaitu tidak menjelekkan pihak lain.

"Jangan malah mendegradasi partai politik, itu namanya pembodohan kepada rakyat," kata Sanusi.

Jumat ini, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membenarkan bahwa Sanusi ditangkap tangan KPK pada Kamis (31/3/2016) kemarin.

Dasco mengatakan, partainya masih menunggu keterangan resmi dari KPK terkait sejauh mana keterlibatan kadernya dalam tangkap tangan ini.

Read More

Kredit Macet Rp. 2.2 triliun di Bank Mandiri

Prabowo - Boleh saja orang terpesona pada citra yang ditampilkan Prabowo Subianto, salah satu calon presiden terfavorit pengganti Presiden SBY pada pemilihan presiden 9 Juli 2014 Yang lalu Tapi Gagal Serta Pengikutnya Pada Sakit Hati. Namun, apakah rakyat tahu bahwa Prabowo Subianto memiliki banyak daftar hitam dosa dan kejahatan ?Sebagian di antaranya dapat disimak di bawah ini :

Korupsi pada masa orde baru, terdiri dari kolusi dan korupsi pinjaman / kredit BUMN perbankan melalui perusahaan – perusahaan Hashim Djojohadikusumo, Titik Prabowo (Titik Suharto) dan perusahaan miliknya sendiri.

Korupsi Sumber Daya Alam Indonesia dalam bentuk penguasaan tanah seluas 3 juta hektar dari sabang sampai merauke, Miangas sampai pulau rote. Sampai sekarang tidak ada itikad baik Prabowo Subianto mengembalikannya kepada negara. Mana bukti kepeduliannya pada rakyat petani gurem yang mayoritas tidak memiliki lahan pertanian sendiri ? Mana bukti kepedulian dan karya nyatanya sebagai Ketua Umum HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) ?

Prabowo Pengemplang kredit macet Rp. 2.2 triliun di Bank Mandiri melalui PT Kiani Kertas. Itu sama artinya Prabowo sebagai koruptor karena merugikan negara, mengingat Bank Mandiri adalah Bank BUMN, milik negara.

Pengkhianatan Prabowo kepada rakyat melalui Penolakan Fraksi Gerindra terhadap Pembentukan Pansus Anti Mafia Pajak DPR, yang semula turut diprakarsai Fraksi Gerindra. Padahal melalui pembentukan pansus anti mafia pajak diharapkan korupsi pajak yang merupakan korupsi terbesar dengan kerugian negara Rp. 300 – 500 triliun akan terungkap dan dapat dicegah tidak akan terulang kembali.



Sumber Berita : http://www.triomacan2000.org/daftar-hitam-dosa-kejahatan-prabowo-subianto/

Read More