Mohamad Sanusi Ditangkap KPK Mulutnya Busuk

Princes Indonesia - Inilah Kebusukan Sebagian Anggota DPR dari Partai Gerindra, Baru Beberapa Hari yang lalu menyerang Ahok dengan Kata kata yang gak bisa menjadi pemimpin yang baik yang Korupsilah, yang gak bisa jaga mulutlah dll , Ternyata dibalik itu semua sebenarnya Mohamad Sanusi yang Berhati Busuk di balik bicaranya yang Sok Suci..

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi ( Calon Gubernur DKI dari Partai Gerindra ) pernah berbicara mengenai tuduhan korupsi yang dilakukan politisi. Menurut Bendahara Umum DPD Gerindra DKI itu, koruptor merupakan oknum di partai politik.

"Jangan mencuci otak bahwa partai adalah bandit, korupsi. Itu bukan partainya, tapi oknum tertentu," kata Sanusi di Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (19/3/2016).

Saat itu Sanusi tengah menerangi perihal degradasi partai politik oleh sejumlah kalangan. Salah satunya bakal calon pemimpin daerah yang tidak melalui partai politik.

Menurut Sanusi, pemimpin daerah harus memiliki sifat kepemimpinan. Salah satunya yaitu tidak menjelekkan pihak lain.

"Jangan malah mendegradasi partai politik, itu namanya pembodohan kepada rakyat," kata Sanusi.

Jumat ini, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membenarkan bahwa Sanusi ditangkap tangan KPK pada Kamis (31/3/2016) kemarin.

Dasco mengatakan, partainya masih menunggu keterangan resmi dari KPK terkait sejauh mana keterlibatan kadernya dalam tangkap tangan ini.

Read More

Setya Novanto Selesaikan Setengah Masalah

Wakil Presiden Jusuf Kalla menganggap pengunduran diri Setya Novanto dari jabatannya sebagai Ketua DPR telah menyelesaikan setengah masalah.

Bersamaan dengan sidang putusan Mahkamah Kehormatan Dewan, Novanto  menyatakan pengunduran dirinya.

"Ya sudah setengah masalah selesai, karena bagaimanapun timbul masalah lain," ujar Kalla saat ditemui di Rumah Dinas Wapres, Jakarta Pusat, Rabu (16/12).

Menurut Kalla, setidaknya pengunduran diri tersebut membuat masalah politik di DPR sedikit terselesaikan. Bahwa jika ada masalah hukum, menurut Kalla, hal itu adalah persoalan lain.

"Tapi, setidaknya orang akan melihat bahwa MKD itu mempunyai keputusan yang diterima, dan akibatnya ketuanya mundur. Itu kan sesuai harapan masyarakat," kata Kalla.

Setya Novanto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua DPR RI periode 2014-2019.

Pengunduran diri itu menyusul penanganan kasus dugaan pelanggaran kode etik Novanto yang dilaporkan Menteri ESDM Sudirman Said ke Mahkamah Kehormatan Dewan.

(Baca: MKD Terima Pengunduran Diri Novanto dan Batal Beri Sanksi)

Dalam surat yang dilayangkan ke MKD, Rabu malam, Novanto menyatakan, keputusan mundur ini dibuat lantaran dirinya ingin menjaga harkat dan martabat Dewan.

Read More

Profil Lengkap Setya Novanto ( Papa Minta Saham )

Masih Panas Membara dengan kasus papa minta saham???? inilah seorang yang bergaya lembut bicaranya, namun hatinya menyimpan rencana yang bisa dikatakan sangat JAHAT

Nama Lengkap : H. Setya Novanto, S.E.
Tempat Lahir : Bandung
Tanggal Lahir : Jumat, 12 November 1954
Zodiac : Scorpion
Warga Negara : Indonesia
Agama : Islam
Profesi : Pengusaha & Politisi
Istri : Deisti Astriani, S.H.
Anak : Reza Herwindo, Dwina Michaela & Gavriel Putranto

Alamat Rumah:
Rumah Jabatan Anggota DPR RI Blok F - 1 No. 417 Kalibata Jakarta 12750 Jl. Kartika Utama PU No. 17 Pondok Indah Jakarta Selatan
Jl.Kartika Utama PV 17 Pondok Indah Jakarta Selatan
Telpon / Fax Rumah : 7988 713 / 765 4546

Biografi Lengkap Setya Novanto

H. Setya Novanto, S.E. merupakan sosok Ketua DPR RI periode 2014 – 2019 yang baru saja terpilih. Sebelumnya juga telah menjabat sebagai anggota DPR RI periode 1999 - 2004, 2004-2009, 2009-2014 dapil Nusa Tenggara Timur Dua melalui fraksi Partai Golkar. Setya Novanto juga Ketua Fraksi Partai  Golkar untuk masa periode 2009-2014.

Dalam catatan kariernya, Setya Novanto mengawalinya dengan membuat usaha kecil-kecilan saat masih kuliah di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Untuk menjaga kelandsungan hidupnya saat merantau, Setya Novanto memulai berbisnis dengan berjualan beras dan madu di Surabaya. Setya Novanto juga pernah bekerja pada posisi sales di dealer penjualan mobil. Berkat kemampuannya dalam memasarkan produk, ia pun diangkat sebagai Kepala Penjualan Mobil di wilayah Indonesia Timur.

Setelah mendapatkan gelar sarjana, Setya Novanto melanjutkan pendidikannya di Universitas Trisakti. Pada saat itu, Setya Novanto tetap membuat usaha bisnis kios fotokopi di dekat kampus. Setya Novanto juga diminta untuk menjalankan bisnis SPBU di daerah Cikokol, Tangerang dari teman ayahnya dan kemudian berhasil ia kembangkan. Tak lama kemudian, Setya Novanto bersama teman-temannya mulai membuat perusahaan yang berfokus pada bidang peternakan. Setya Novanto juga mendirikan perusahan yang bergerak pada bidang transportasi dan perdagangan.

Keberhasilnya dalam dunia bisnis membuatnya terjun ke dunia politik. Mengawali dengan membuat buku mengenai mantan presiden Soeharto. Setya Novanto kembali bersama teman-temannya menerbitkan sebuah buku berjudul "Manajemen Soeharto". Hanya saja, buku yang ia terbitkan tersebut dilarang beredar setelah bentrokan Mei 1997. Setya Novanto pun mulai bergabung bersama Organisasi Bahumas Kosgoro dan PPK Kosgoro 1957 serta menjadi anggota Partai Golkar. Setya Novantojuga  aktif di kepengurusan KONI dan organisasi organisasi kemasyarakatan lainnya.

Riwayat Pendidikan Setya Novanto 

Universitas Trisakti Jakarta, Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi Management (1983)
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi (1979)
SMA Negeri 9 Jakarta (1970 - 1973)
SMP Negeri 73 Tebet Jakarta (1967 - 1970)
SD Negeri 5 Bandung
TK Dewi Sartika Bandung

Riwayat Pekerjaan Setya Novanto

1987 – 2004 : PT. Nagoya Plaza Hotel, Batam-Presiden Komisaris
1987 – 2004 : PT. Dwisetia Indo Lestari, Batam-Komisaris
1990 – 2004 : PT. Bukit Granit Mining Mandiri, Batam-Komisaris
1992 – 2003 : PT. Orienta Sari Mahkota-Komisaris
1992 – 2003 : PT. Menara Wenang, Jakarta-Komisaris
1992 – 1996 : PT. Solusindo Mitra Sejati, Jakarta-Komisaris
1992 – 2000 : PT. Dwimarunda Makmur, Jakarta-Direktur
1996 - sekarang  : PT. Bogamakmur Arthawijaya, Jakarta-Komisaris
1996 - sekarang  : Founder Tee Box Cafe, Jakarta
1998 – 2004 : NOVA GROUP, Jakarta- Presiden Komisaris
1999 – 2000 : PT. Mulia Intan Lestari, Jakarta-Presiden Direktur
1999 – 2004 : Anggota DPR-RI dari Partai Golkar
2004 – 2009: Anggota DPR-RI dari Partai Golkar
2009 – 2014 : Anggota DPR-RI dari Partai Golkar
2014 – 2019 : Ketua DPR-RI dari Partai Golkar
2009 – 2014 : Ketua Fraksi Partai Golkar

Riwayat Organisasi Setya Novanto

ORGANISASI MASYARAKAT

1994 - 1998 : Bendahara Masyarakat Telekomunikasi Indonesia (MASTEL)
1994 - 1998 : Wakil Sekjen Forum Pertemuan Asosiasi Pengusaha (FPAP)
1994 - 2002 : Anggota Young President Organization (YPO)
1995 : Ketua Umum Yayasan Generasi Bangsa * Wakil Ketua Yayasan Ki Hajar Dewantara
1996 - 2000 : Ketua Umum Masyarakat Trisakti
2004 - sekarang : Ketua Umum Federasi Olahraga Beladiri Indonesia (FOBI)
2004 - sekarang : Ketua Umum Masyarakat Trisakti
2004 - sekarang : Anggota Wali Amanah Trisakti
2007 - 2011 : Ketua Umum Persatuan Tinju Indonesia (PERTINA)

KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI)

1995 - 2003 : Sebagai Bendahara pada Tahun 1995 - 2003
1995 : Bendahara Proyek Pelatnas Sea Games XVIII - Bendahara Kontingen Sea Games XVIII, Chiang Mai Thailand.
1996 : Bendahara Proyek Pelatnas Olympic Games XXVI
1996 : Wakil Bendahara PON XIV
1997 : Bendahara Proyek Pelatnas Sea Games XIX, di Jakarta
1997 : Bendahara Kontingen Olah Raga Sea Games XIX, Jakarta
1998 : Bendahara MUSORNAS VIII
1998 : Ketua III Yayasan KONI Pusat.
2000  : Bendahara Proyek Pelatnas Olympic Games XXVII
2000 - 2004 : Sebagai Anggota Badan Pembina Yayasan KONI
2003 : Sebagai Bendahara Musyawarah Olahraga Nasional (MUSORNAS IX)

BAHUMAS KOSGORO

1990 - 1994 : Ketua DPP GM Kosgoro
1995 - 1996 : Penasehat Olah Raga Generasi Muda Kosgoro
1996 - 1998 : Ketua Umum Bamuhas Kosgoro

PPK KOSGORO 1957

2001 - 2008 : Bendahara Umum PPK Kosgoro 1957
2001 - 2008 : Wakil Ketua Panitia Penyelenggara MUBES I Kosgoro 1957
2003 : Ketua Panitia Pelaksana (OC) MUBES I Kosgoro 1957
2005 : Ketua Panitia Pelaksana (OC) MUBES II Kosgoro 1957
2008 : Ketua Panitia Pelaksana (OC) MUBES IV KOSGORO 1957
2008 - 2011 : Bendahara Umum PPK Kosgoro 1957

PARTAI GOLONGAN KARYA - GOLKAR

1993 - 1998 : Tim POKJA Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar
1995 - 1999 : Anggota DPP Partai Golongan Karya
1995 - 1999 : Ketua Harian Korwil XI Dpp Partai Golkar Daerah NTB dan NTT
1998 - 2004 : Tim 13 Munaslub DPP Partai Golkar
1998 - 2004 : Koordinator Harian Korwil IX : NTT,NTB & TIMOR TIMUR
1998 - 2004 : Bendahara BAPILU DPP Partai Golkar
1998 - 2004 : Sekretaris Koordinator Bidang Pendidikan DPP Partai Golkar
2003 : Sekretaris Diklat Perkaderan Tingkat Pusat dan Pelepasan Fungsionaris Partai Golkar
2004 - 2007 : Ketua OC (Organizing Comeitee) Munas VII Partai Golkar di Bali
2004 - 2007 : Bendahara Umum Badan Hukum HAM & Otonomi Daerah (Bakunham & Otda)
2004 - 2007 : Anggota DPP Partai Golongan Karya . sebagai Wakil Ketua Bapilu, Sekretaris Kordawil NTT,NTT,BALI,MALUKU
2004 - 2007 : Wakil Bendahara Bapilu

Seperti itulah ulasan dari Profil dan Biografi Setya Novanto sosok ketua DPR RI terpilih untuk peride 2014-2019 dari fraksi Golkar serta pengusaha sukses Indonesia yang sempat Princes.in sajikan kepada pembaca. Terima kasih telah membaca profil Setya Novanto dan semoga dengan hadirnya informasi diatas dapat membantu para pembaca untuk mengenal lebih dalam sosok Setya Novanto yang suka mencatut nama President.

Read More

Kisruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2015

Kisruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2015 terus berlanjut. Kalau kemarin, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengaku telah menghilangkan anggaran siluman sebesar Rp 8,8 triliun dalam APBD DKI 2015.

Kini, giliran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI mengaku Pemprov DKI mencoba menyuap DPRD DKI dengan memberikan anggaran sebesar Rp 12 triliun untuk dimasukkan ke dalam APBD DKI 2015. Tujuannya, DPRD DKI mengegolkan APBD DKI 2015.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI, Bestari Barus mengatakan tujuan Pemprov DKI mencoba menyuap seluruh anggota dewan yang berjumlah 106 anggota, supaya program pembangunan yang telah disusun semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI tidak diutak-atik atau diubah.

“Dalam pembahasan anggaran di tingkat komisi, kita membahasnya hingga ke satuan tiga atau lebih mendetail dan rinci. Nah supaya, program anggaran tersebut disetujui dan tidak banyak yang dihilangkan atau dicoret, maka Pemprov DKI melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyogok kami dengan memberikan anggaran sebesar Rp 12 triliun,” kata Bestari di gedung DPRD DKI, Jakarta, Senin (9/2).

Anggaran sebesar itu, lanjutnya, bebas digunakan DPRD DKI untuk mengusulkan program pokok pikiran (pokir) anggota dewan. Beberapa usulan program yang diusulkan dalam anggaran sebesar Rp 12 triliun adalah pembelian tanah tanpa menyebutkan lokasi yang jelas serta pembelian banyak alat berat seperti eskavator.

“Tentu kami menolak sogokan itu. Bagi kami, kepentingan Jakarta bukan soal membeli lahan dan eskavator saja. Banyak persoalan lain. Kalau terima sogokan itu, sama saja menyerahkan kami semua ke LP Cipinang (penjara). Selain itu ini di luar pembahasan,” ungkap Ketua Fraksi Nasional Demokrat DPRD DKI ini.

Dia menuding TAPD DKI yang diketuai Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah tak mungkin melakukan praktik penyuapan tanpa disetujui dan ada tekanan dari pimpinannya. Dengan kata lain, Bestari yakin, penyuapan yang dilakukan TAPD itu mendapat persetujuan dari Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama.

“Tak mungkin ini dilakukan tanpa ada paksaan dari pimpinannya,” ujar Bestari.

Pengakuan ini dilontarkan Bestari untuk menanggapi tuduhan Basuki mengenai anggaran siluman yang dimasukkan DPRD senilai Rp 8,8 triliun. Puncak kekesalan DPRD ketika Pemprov DKI menyerahkan dokumen APBD ke Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) yang tak sesuai dengan kesepakatan bersama.

“Setelah kami cek ternyata isinya kegiatannya bukan hasil pembahasan di Dewan," ungkapnya.

Misal, Barus mencontohkan, eksekutif dan legislatif sepakat menganggarkan sejumlah dana untuk pembelian pesawat Lion Air. Namun, kegiatan yang diserahkan ke Kementerian ternyata: pembelian pesawat Silk Air dengan jumlah anggaran sama. "Anggarannya sama tapi kontennya beda," tukasnya.

Karena melihat konten APBD DKI 2015 berbeda, maka DPRD DKI segera mengirimkan surat kepada Kemdagri pada pekan lalu. Isi suratnya menyatakan APBD DKI 2015 yang dikirim Pemprov DKI adalah ilegal.

Anggota Banggar DPRD, Fahmi Zulfikar menegaskan tuduhan yang dinyatakan Basuki mengenai anggaran siluman Rp8,8 triliun adalah tidak benar. Tidak ada bukti otentik sama sekali yang dapat membuktikan DPRD DKI mengalokasikan anggaran siluman.
“Tidak ada dana siluman Rp 8,8 triliun. Coba, sampai sekarang, Ahok (Basuki) tidak bisa menunjukkan bukti otentiknya. Mana?” tegasnya.

Justru yang melakukan praktik tindak pidana korupsi adalah Basuki sendiri. Yaitu mencoba menyogok bukan dalam bentuk uang, namun dalam bentuk kegiatan sebesar Rp 12 triliun. Kegiatan yang diberikan oleh TAPD masih dalam kegiatan gelondongan. "Kami disuruh isi sendiri," ujarnya.

Setelah ditelisik, paparnya, ternyata sebagian besar kegiatan telah dimasukkan ke dalam e-budgeting yang tidak bisa diutak-atik lagi. Kegiatan tersebut dimasukkan ke dalam sistem jauh sebelum pembahasan di Banggar. Padahal, menurut dia, seharusnya kegiatan baru dimasukkan ke dalam e-budgeting setelah mendapat koreksi dari Kementerian Dalam Negeri. Ia mafhum kenapa TAPD berani menyuap sampai Rp 12 triliun.

Read More